Peremajaan Kelapa Riau: Ubah Bantuan Jadi Investasi Kemitraan Petani

JAGOK.CO – PEKANBARU, Ahad 7 September 2025 – Riau kembali mendapat perhatian nasional lewat program peremajaan kelapa rakyat seluas 43.800 hektare yang disetujui pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian. Program ini dinilai sebagai peluang besar untuk meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa, mendorong hilirisasi produk turunan, sekaligus menaikkan pendapatan petani. Namun, sejarah panjang kegagalan program bantuan pemerintah di sektor pertanian mengajarkan bahwa langkah hati-hati mutlak diperlukan.

Jejak Kegagalan Pola Lama

Pengalaman di masa lalu memperlihatkan, program bantuan bibit kelapa yang dikelola langsung pemerintah hampir selalu berakhir sia-sia. Bibit memang dibagikan, lahan ditanami, tetapi tanpa pendampingan, tata kelola, serta sistem kemitraan yang jelas, hasilnya hanya berhenti sebagai laporan di atas kertas.

Bahkan tahun lalu, ratusan ribu bibit dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau gagal berkembang karena tidak terkelola dengan baik. Ironisnya, banyak bibit ditanam di kawasan hutan lindung, sehingga menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan tata ruang.

Apabila pola lama ini kembali dipertahankan, bukan mustahil anggaran besar peremajaan kelapa Riau hanya akan mengulang sejarah kegagalan.

Usulan Solusi: Investasi Kemitraan, Bukan Sekadar Bantuan

Sebagai petani, saya mengusulkan agar skema peremajaan kelapa Riau ini tidak lagi berbasis hibah bibit, melainkan investasi berbentuk pinjaman modal yang dikelola oleh perusahaan perkebunan berpengalaman. Perusahaan tersebut bertugas menjalankan program dengan pola kemitraan saham atau inti–plasma bersama petani.

• Skema Saham: Petani menjadi pemegang saham atas kebun yang dikelola, sehingga memperoleh dividen sesuai hasil panen.

• Skema Inti–Plasma: Perusahaan sebagai inti mengelola teknis budidaya, sedangkan petani menjadi plasma yang terikat kontrak, mendapat kepastian harga, akses pasar, serta pendampingan teknis.

Melalui pola ini, petani tidak lagi dilepas sendirian menghadapi risiko kegagalan. Mereka memperoleh jaminan produksi, pendampingan, akses pasar, hingga kepastian keuntungan. Di sisi lain, pemerintah tetap berperan penting sebagai pengawas regulasi dan perlindungan petani, sehingga praktik kemitraan tetap adil dan transparan.

Belajar dari Suksesnya Industri Sawit Riau

Model kemitraan semacam ini sesungguhnya bukan hal baru di Riau. Industri kelapa sawit sudah membuktikan bahwa pola inti–plasma mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat keberlanjutan usaha perkebunan.

Pola keberhasilan sawit bisa diadaptasi untuk komoditas kelapa, apalagi dengan besarnya peluang hilirisasi produk turunan: minyak kelapa, sabut kelapa, arang tempurung, cocopeat, hingga produk olahan pangan dan kesehatan. Jika dikelola profesional, rantai nilai kelapa Riau bukan hanya memberi keuntungan bagi petani, tetapi juga memperkuat ekonomi daerah serta mendukung target ekspor nasional.

Penutup: Strategi Nyata untuk Kelapa Riau

Potensi perkebunan kelapa di Riau memang luar biasa besar, tetapi tanpa tata kelola profesional, program peremajaan seluas 43.800 hektare ini berpotensi hanya menjadi proyek seremonial. Oleh karena itu, solusi terbaik adalah mengubah skema bantuan menjadi investasi kemitraan yang berkeadilan.

Pemerintah cukup menyalurkan modal, perusahaan berpengalaman mengelola, dan petani mendapatkan kepastian manfaat. Dengan strategi ini, kelapa bukan hanya simbol kejayaan masa lalu, tetapi juga menjadi sumber kesejahteraan baru bagi masyarakat Riau di masa depan.

Oleh: Pak Pohan, Petani Aren