Pemkab Siak Pastikan UKT Mahasiswa PKH Dibayar Penuh
Pemkab Siak menegaskan UKT mahasiswa penerima beasiswa PKH tetap dibayar penuh melalui APBD. Hanya biaya hidup yang disesuaikan untuk pemerataan beasiswa bagi ribuan mahasiswa berprestasi non-PKH.
Thabrani Al-Indragiri
SIAK – JAGOK.CO – Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Siak dari berbagai perguruan tinggi di Riau dan luar daerah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Siak, Senin siang (29/9/2025). Mereka menuntut kejelasan atas isu pemotongan beasiswa pendidikan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar 50 persen yang dinilai merugikan mahasiswa penerima.
Massa aksi secara langsung ditemui Bupati Siak, Afni Zulkifli, bersama Wakil Bupati Syamsurizal. Kehadiran pimpinan daerah ini bertujuan memberikan penjelasan sekaligus menampung aspirasi mahasiswa agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Dalam dialog terbuka, mahasiswa mendesak agar kebijakan pemotongan biaya hidup bagi penerima beasiswa PKH segera dibatalkan. Mereka menilai keputusan tersebut dilakukan secara sepihak, tanpa sosialisasi, dan berpotensi menghambat keberlanjutan studi mahasiswa kurang mampu.
Menanggapi hal itu, Bupati Afni menegaskan bahwa Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa penerima PKH tetap dibayar penuh melalui APBD Siak. Ia menjelaskan, perubahan hanya menyasar pada komponen biaya hidup bulanan, yang disesuaikan dari Rp3,3 juta menjadi Rp1,9 juta.
“Pembayaran beasiswa PKH masih utuh, hanya saja efisiensi dilakukan untuk biaya hidup. APBD Perubahan baru saja disahkan hari ini, sehingga proses pencairan bisa segera dilakukan,” ujar Afni di hadapan massa aksi.
Menurut Afni, langkah penyesuaian anggaran dilakukan agar lebih banyak mahasiswa yang bisa merasakan manfaat beasiswa. Saat ini, tercatat sekitar 700 mahasiswa penerima PKH membutuhkan alokasi anggaran lebih dari Rp40 miliar, sedangkan 6.600 mahasiswa berprestasi non-PKH hanya mendapat porsi Rp7,3 miliar.
“Pemkab harus berlaku adil. Beasiswa PKH tetap kami jaga untuk keberlanjutan kuliah, sementara efisiensi biaya hidup memungkinkan ribuan mahasiswa berprestasi non-PKH juga terbantu,” jelas Afni.
Lebih lanjut, Bupati Afni berkomitmen menggelar pertemuan lanjutan bersama pihak kampus dan perwakilan mahasiswa untuk memastikan alokasi anggaran tepat sasaran. Ia menegaskan tidak ada mahasiswa maupun pihak kampus yang akan dirugikan.
“Dalam waktu dekat kita akan lakukan pertemuan resmi, agar transparansi penyaluran beasiswa semakin jelas dan tidak menimbulkan keraguan,” tambahnya.
Sementara itu, mahasiswa menyatakan akan menunggu realisasi kebijakan tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah benar-benar konsisten menjaga hak pendidikan, terutama bagi mahasiswa penerima PKH, tanpa mengurangi nilai yang semestinya mereka terima.
Aksi demonstrasi yang berlangsung kondusif ini menjadi momentum penting dialog antara pemerintah daerah dan mahasiswa, sekaligus menegaskan komitmen Pemkab Siak untuk menjaga keberlanjutan akses pendidikan tinggi bagi generasi muda.
