LP-KPK Riau Puji Kebijakan Swakelola Sampah Pemko Pekanbaru

Pekanbaru, Jagok.co | Tajam, Berimbang, Berani - Langkah Pemerintah Kota Pekanbaru yang resmi mengakhiri kontrak pengelolaan sampah dengan pihak ketiga dan beralih ke sistem swakelola melalui Lembaga Pemungutan Sampah (LPS) di tingkat RT/RW mendapat dukungan penuh dari Komisi Daerah Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (Komda LP-KPK) Riau.

Ketua Eksekutif Komda LP-KPK Riau, Thabrani Al-Indragiri, menyampaikan apresiasi tinggi terhadap kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar yang dinilai berani mengambil langkah progresif dalam menyelesaikan persoalan klasik sampah di Pekanbaru.

“Ini bukan hanya sekadar kebijakan teknis, ini adalah keberanian politik. Kami dari LP-KPK Riau menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Walikota Agung Nugroho dan Wakilnya Markarius Anwar dalam mengembalikan pengelolaan sampah ke tangan masyarakat melalui LPS,” tegas Thabrani yang akrab disapa Datuk Panglima Lebah.

Menurut Datuk Panglima Lebah, kebijakan ini merupakan bentuk koreksi atas sistem pengelolaan sampah sebelumnya yang dinilai gagal mengakomodasi kepentingan dan partisipasi publik.

“LPS ini bukan hanya solusi teknis, ini adalah jawaban struktural atas kegagalan sistem lama yang kerap mengabaikan suara rakyat. Sudah saatnya RT dan RW diberdayakan, bukan dipinggirkan,” ucapnya lantang.

Komda LP-KPK Riau menilai, keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pemungutan dan pengelolaan sampah adalah pendekatan ideal yang selama ini hilang dalam pola kerja rekanan pihak ketiga. Dengan adanya LPS di 83 kelurahan, distribusi tanggung jawab menjadi lebih jelas dan potensi korupsi dalam tender pengelolaan sampah dapat ditekan.

Thabrani juga mengingatkan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru serta kecamatan dan kelurahan bertindak responsif dan tidak lamban dalam memberi pendampingan dan supervisi terhadap operasionalisasi LPS.

“Jangan sampai kebijakan bagus ini macet di birokrasi. LP-KPK akan terus mengawasi di lapangan. Kalau ada aparat yang lamban atau malah main dua kaki, kami tak akan segan-segan buka data,” ujarnya tegas.

Sebagai penutup, Datuk Panglima Lebah menegaskan bahwa LP-KPK siap menjadi mitra strategis Pemko Pekanbaru dalam mengawal reformasi pengelolaan sampah berbasis kerakyatan ini.

“Kami bukan hanya mengawasi, tapi juga siap mengadvokasi. Karena kota yang bersih dimulai dari keberpihakan terhadap warganya, bukan kontrak bernilai miliaran yang tak jelas dampaknya.”

Jagok.co | Tajam, Berimbang, Berani

( Ramlie )