Bapenda Dumai Gandeng BPKP Riau Optimalkan PAD
Bapenda Kota Dumai bersama BPKP Perwakilan Riau menggelar pelatihan optimalisasi PAD untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan pengawasan, serta mendorong kemandirian fiskal Kota Dumai.
Ade Tian Prahmana
DUMAI, JAGOK.CO – Pemerintah Kota Dumai terus memperkuat langkah strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Dumai bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau dengan menggelar pelatihan optimalisasi PAD bagi aparatur pemerintah daerah.
Kegiatan yang dipusatkan di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru, Senin (18/5/2026), itu dibuka secara resmi oleh Wali Kota Dumai, H. Paisal, SKM, MARS. Pelatihan ini menjadi bagian penting dari agenda reformasi tata kelola keuangan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan pengawasan internal, serta akselerasi pembangunan berkelanjutan di Kota Dumai.
Dalam suasana penuh semangat kolaboratif, pelatihan tersebut diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari 10 orang perwakilan Inspektorat Daerah Kota Dumai dan 20 orang aparatur dari Bapenda Kota Dumai. Para peserta mendapatkan pembekalan terkait strategi pengawasan, pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, hingga penguatan sistem pengendalian untuk mencegah potensi kebocoran pendapatan daerah.
Wali Kota Dumai, H. Paisal, dalam sambutannya menegaskan bahwa peningkatan PAD merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat kapasitas pembangunan daerah. Menurutnya, daerah yang memiliki fiskal kuat akan lebih leluasa menghadirkan program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, pengelolaan PAD di era modern tidak cukup hanya mengandalkan pola konvensional, melainkan harus didukung inovasi, digitalisasi, integritas aparatur, serta pengawasan yang ketat dan akuntabel.
“Kolaborasi bersama BPKP ini merupakan langkah strategis Pemerintah Kota Dumai dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pajak maupun retribusi daerah yang selama ini belum tergarap maksimal. Kami ingin memastikan seluruh sumber pendapatan daerah dapat dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” ujar H. Paisal.
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Dumai itu berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan momentum pelatihan ini sebagai sarana peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami pola pengawasan modern dan tata kelola pendapatan daerah yang bersih serta bebas dari praktik penyimpangan.
“Kami berharap pelatihan ini mampu melahirkan aparatur yang semakin kompeten, adaptif, dan memiliki integritas tinggi. Dengan demikian, sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah akan semakin kuat, akurat, serta mampu menekan potensi kebocoran PAD,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Dr. Evenri Sihombing, SE, M.Si, menyampaikan apresiasinya terhadap komitmen Pemerintah Kota Dumai dalam memperkuat sistem tata kelola keuangan daerah. Menurutnya, optimalisasi PAD bukan hanya soal peningkatan target pendapatan, melainkan juga menyangkut penguatan sistem administrasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan pembangunan budaya kerja yang profesional.
Ia menegaskan bahwa BPKP sebagai lembaga pengawasan pemerintah siap memberikan pendampingan dan asistensi berkelanjutan kepada Pemko Dumai agar strategi peningkatan PAD berjalan sesuai regulasi dan prinsip good governance.
“Kami menyambut baik inisiatif dan komitmen Pemerintah Kota Dumai. Optimalisasi PAD bukan sekadar berbicara tentang capaian angka, tetapi bagaimana membangun sistem yang kuat, terukur, dan berkelanjutan,” tutur Dr. Evenri Sihombing.
Menurutnya, melalui pelatihan tersebut, peserta tidak hanya diberikan pemahaman teoritis, tetapi juga pendekatan teknis terkait strategi pengawasan, identifikasi potensi penerimaan daerah, hingga pemetaan risiko yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan pendapatan.
“Melalui kegiatan ini, kami berbagi pengalaman dan strategi pengawasan yang dapat diterapkan secara konkret dalam pengelolaan pendapatan daerah. Harapannya, realisasi PAD Kota Dumai dapat terus meningkat secara maksimal, namun tetap berjalan dalam koridor akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi,” jelasnya.
Kegiatan ini juga menjadi simbol penguatan sinergi antar lembaga dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pemerintah Kota Dumai menilai, penguatan PAD merupakan instrumen penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Daerah Kota Dumai Drs. Riki Dwi Woro, M.Si, Kepala Bapenda Kota Dumai Zulfahmi, S.STP, MPA, beserta sejumlah pejabat struktural di lingkungan BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Inspektorat Daerah Kota Dumai, dan Bapenda Kota Dumai.
Sinergi antara Pemko Dumai dan BPKP Riau ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang modern, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
