Wako Pekanbaru Luncurkan Forum Satu Data untuk Percepat Pembangunan

PEKANBARU, JAGOK.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru resmi memulai pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan daerah berbasis data yang akurat, terintegrasi, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Forum ini menjadi momentum penting bagi Pemko Pekanbaru dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern. Sebab, di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran, keberadaan data yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam setiap pengambilan kebijakan.

Wali Kota Pekanbaru, H Agung Nugroho SE MM, saat membuka Kick Off Forum Satu Data Indonesia di Aula Gedung Utama Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Kamis (30/4/2026), menegaskan bahwa kemajuan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh cepatnya pelayanan publik. Lebih dari itu, kemajuan daerah sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah.

“Seluruh program pembangunan harus berangkat dari data yang valid. Agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” kata Wako Agung.

Menurutnya, data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan peta jalan pembangunan. Dengan data yang benar, pemerintah dapat mengetahui persoalan masyarakat secara lebih jelas, menentukan prioritas program, sekaligus mengukur keberhasilan pembangunan secara objektif.

Selama satu tahun terakhir, Pemko Pekanbaru telah melakukan berbagai pembenahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah dan tata kelola fiskal. Upaya tersebut dinilai berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan aparatur sipil negara (ASN) serta berbagai pihak terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kepercayaan itu, lanjut Agung, menjadi energi penting dalam memastikan berbagai program pemerintah dapat berjalan lebih baik dan terarah. Karena itu, memasuki tahun ini, Pemko Pekanbaru menargetkan percepatan implementasi Satu Data Indonesia di Kota Pekanbaru melalui kolaborasi lintas sektor.

“Memasuki tahun ini, kami menargetkan percepatan implementasi Satu Data melalui kolaborasi bersama Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian serta seluruh pemangku kepentingan,” ujar Agung.

Salah satu langkah yang ditempuh Pemko Pekanbaru adalah melakukan penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah (OPD). Penyesuaian ini diharapkan mampu mempercepat proses pengelolaan, validasi, integrasi, dan pemanfaatan data di lingkungan pemerintah kota.

Agung menekankan, kepala OPD, camat, hingga lurah memiliki peran penting sebagai produsen utama data di lapangan. Mereka berada di garis depan dalam merekam kondisi riil masyarakat, mulai dari persoalan sosial, ekonomi, kesehatan, lingkungan, hingga pelayanan dasar.

Karena itu, setiap unit kerja diminta memiliki komitmen kuat dalam mengelola data sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Data yang dihimpun tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus mencerminkan kondisi sebenarnya di tengah masyarakat.

Sebagai contoh, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) bertanggung jawab terhadap data posyandu. Sementara itu, Dinas Sosial berfokus pada data kemiskinan, warga terlantar, dan kelompok masyarakat rentan lainnya.

“Selama ini, masih terdapat sejumlah data yang belum akurat dan sulit dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kami terus melakukan berbagai upaya perbaikan, termasuk melalui program ‘Satu ASN Satu RW’ yang saat ini mulai berjalan,” ucap Agung.

Program Satu ASN Satu RW diharapkan mampu memperkuat pendataan langsung di tingkat masyarakat. Melalui program ini, ASN tidak hanya menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan, tetapi juga ikut hadir lebih dekat dengan warga untuk memastikan data yang dikumpulkan lebih aktual, faktual, dan sesuai kebutuhan pembangunan.

Agung juga mencontohkan praktik baik pengelolaan data di Denpasar, Bali. Daerah tersebut dinilai berhasil mendata perilaku masyarakat dalam memilah sampah hingga mampu menutup tempat pembuangan akhir (TPA) untuk sampah organik.

Menurutnya, keberhasilan itu menunjukkan bahwa data yang dikelola dengan baik dapat melahirkan perubahan besar. Bukan hanya dalam bentuk kebijakan, tetapi juga membangun kesadaran dan budaya baru di tengah masyarakat.

Langkah serupa diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi Pekanbaru dalam membangun budaya pemerintahan dan masyarakat yang berbasis data. Dengan data yang kuat, persoalan kota dapat diselesaikan secara lebih terukur, mulai dari pengelolaan sampah, kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengendalian inflasi.

Agung menegaskan, data tidak boleh berhenti pada tahap pengumpulan semata. Data harus diolah, dianalisis, dan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di lapangan.

Salah satu contoh konkret adalah pengendalian inflasi melalui gerakan penanaman cabai. Komoditas cabai diketahui menjadi salah satu penyumbang utama inflasi di Pekanbaru. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengetahui pola kebutuhan, distribusi, hingga potensi produksi masyarakat.

Melalui pendekatan berbasis data, kebijakan pengendalian inflasi tidak lagi bersifat reaktif, tetapi dapat dilakukan secara lebih antisipatif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Wako Agung juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang telah mendukung integrasi data daerah dengan pemerintah pusat. Kolaborasi tersebut dinilai sangat penting untuk memastikan keselarasan, konsistensi, dan akurasi data yang dilaporkan oleh daerah.

“Bagi kami, yang terpenting bukan sekadar menyajikan data yang terlihat sempurna. Tetapi bagaimana data tersebut benar-benar akurat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru,” tuturnya.

Di akhir arahannya, Agung meminta seluruh OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru untuk bekerja maksimal dalam menginput, memperbarui, dan memvalidasi data secara berkala. Ia menegaskan, keberhasilan Forum Satu Data Indonesia sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas data.

Melalui sistem Satu Data Pekanbaru, seluruh informasi di lingkungan Pemko Pekanbaru diharapkan dapat terhubung dengan BPS dan pemerintah pusat. Dengan demikian, setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar yang kuat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bagian dari capaian, Agung mengungkapkan bahwa data Pekanbaru pada tahun lalu telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri dan menjadi rujukan bagi daerah lain dalam pengelolaan data.

Bahkan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari Rp800 miliar menjadi Rp1,2 triliun turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembenahan tata kelola, termasuk penguatan data, dapat memberi dampak nyata terhadap pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.

Dengan diluncurkannya Forum Satu Data Indonesia, Pemko Pekanbaru menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan berbasis bukti. Data yang valid bukan hanya menjadi alat administrasi, tetapi menjadi napas baru dalam mempercepat pembangunan Kota Pekanbaru menuju kota yang lebih maju, tertata, dan berdaya saing.