Rokan Hilir Gencarkan Aksi Tangani KLB Malaria Lewat Kolaborasi Lintas Sektor

JAGOK.CO – ROHIL – Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Gencarkan Penanggulangan KLB Malaria Lewat Koordinasi Lintas Sektor

Dalam rangka mengatasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Daerah melalui Wakil Bupati (Wabup) Rokan Hilir, Jhony Charles, memimpin langsung rapat koordinasi lintas sektor guna mengevaluasi perkembangan kasus dan menyusun langkah strategis percepatan penanganan. Rapat ini berlangsung di ruang pertemuan Kantor Bupati, dan dihadiri sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta stakeholder terkait.

Dalam arahannya, Wabup Jhony Charles menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menghadapi wabah malaria yang saat ini menyebar di berbagai kecamatan. Ia menyuarakan urgensi pendekatan struktural yang dibarengi dengan perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah rumah tangga.

“Setiap kantor dinas wajib memiliki tempat sampah. Kita tidak bisa mengendalikan malaria tanpa mengubah kebiasaan masyarakat. Edukasi harus masif, salah satunya melalui media visual seperti poster dan banner imbauan,” tegasnya saat rapat KLB Malaria di lantai empat Kantor Bupati Bagansiapiapi, Rokan Hilir, Riau, Senin (28/7/2025).

Wabup juga menyoroti kebiasaan membuang sampah ke laut oleh kapal-kapal nelayan, yang menjadi salah satu penyebab utama pencemaran pesisir dan potensi penyebaran penyakit. Ia secara khusus menyinggung wilayah Penipahan yang kini mengalami akumulasi limbah parah, terutama saat air pasang surut ke pemukiman warga.

“Kita tidak bisa membiarkan garis pantai kita tercemar limbah. Penipahan sudah dalam kondisi memprihatinkan. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang nyamuk pembawa malaria. Ini darurat dan harus segera ditindaklanjuti,” ujar Jhony Charles.

Sebagai langkah konkret, Wabup menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perikanan untuk melakukan sosialisasi kepada para nelayan agar tidak lagi membuang sampah ke laut. Ia juga meminta para kepala desa untuk mendorong kegiatan gotong royong dan memastikan rumah-rumah warga memiliki fasilitas pembuangan sampah yang memadai.

“Jika perlu, terbitkan surat edaran resmi. Kita harus susun mekanisme teknis di setiap puskesmas pembantu (pustu). Ada 1.045 pustu di Rokan Hilir yang harus disiapkan agar pelayanannya sesuai standar,” tambahnya.

Wabup juga menekankan pengawasan terhadap ketersediaan obat-obatan dan mutu layanan di pustu, serta keterlibatan aktif pemerintah desa dalam memastikan fungsionalitas fasilitas kesehatan. Ia bahkan mengusulkan penerapan sanksi bagi pelanggar yang masih membuang sampah ke laut.

“Camat harus berkoordinasi dengan APDESI, khususnya di wilayah pesisir seperti Kubu, Kubu Babussalam, Bangko, Pasir Limau Kapas, dan Sinaboi, untuk menggerakkan gotong royong,” serunya.

Dalam mendukung strategi komunikasi publik, Wabup meminta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memproduksi konten edukatif tentang malaria dan menyebarkannya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook agar pesan pencegahan lebih luas tersampaikan.

Sementara itu, Kepala DLH Suwandi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang merekrut tenaga kebersihan lokal sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat manajemen kebersihan lingkungan. Saat ini, penanganan difokuskan di wilayah Bangko, Sinaboi, dan Pasir Limau Kapas. Selanjutnya akan berlanjut ke Pulau Halang Muka dan Pulau Halang Belakang, dengan jadwal kerja intensif selama lima hari.

“Kami akan fokus membersihkan area yang berpotensi jadi sarang nyamuk malaria,” ujar Suwandi.

Plt Kepala Dinas Kesehatan, Afrida, melaporkan bahwa sejak kemunculan malaria pada akhir 2018, tren penyebaran penyakit ini terus meningkat. Per 24 Juli 2025, malaria telah menyebar di 11 kecamatan, termasuk Sinaboi, Pasir Limau Kapas, Kubu, Kubu Babussalam, Bangko, Baganbatu, Bangko Pusako, Balai Jaya, Batu Hampar, Teluk Merbau, dan Rantau Kopar.

Kecamatan Sinaboi menjadi wilayah dengan kasus tertinggi (410 kasus), disusul Pasir Limau Kapas (319 kasus), Bangko (91 kasus), dan Kubu Babussalam (79 kasus). Data menunjukkan tren tahunan meningkat, dengan lonjakan terbesar pada Juni 2024 (319 kasus) dan Juni 2025 (216 kasus).

Puskesmas Sinaboi dan Panipahan mencatat lebih dari 400 kasus, menunjukkan konsentrasi endemik tinggi di wilayah pesisir. Peningkatan ini diperkuat oleh mobilitas penduduk dan lemahnya kontrol lingkungan.

Sebagai langkah mitigasi, Pemkab Rokan Hilir telah mengaktifkan Health Emergency Operation Center (HEOC), melakukan pemetaan wilayah berisiko tinggi (resipif), serta memperkuat surveilans epidemiologi. Investigasi kasus, pelacakan kontak erat (contact tracing), dan pemetaan genangan air telah dilakukan secara sistematis.

Tindakan lanjutan seperti penyemprotan Indoor Residual Spraying (IRS), distribusi kelambu, edukasi masyarakat, serta aksi gotong royong lintas OPD dan masyarakat terus digencarkan. OPD seperti BPBD, Dinsos, PUTR, Perikanan, Perkim, dan Dishub juga dilibatkan dalam koordinasi terpadu.

Intervensi sosial berupa pembagian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, serta bantuan sembako untuk pasien malaria di Sinaboi menjadi bagian dari strategi terpadu pemerintah.

Namun, tantangan tetap ada. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya malaria, kurangnya kepatuhan dalam pengobatan, serta faktor lingkungan seperti kanal galian yang terbuka dan perilaku nongkrong malam hari menjadi penghambat.

Afrida menyatakan bahwa penguatan koordinasi lintas sektor, pemantauan migrasi di pelabuhan Panipahan, serta pengendalian vektor di wilayah pesisir merupakan langkah kunci menuju eliminasi malaria di Rokan Hilir.

Dengan kolaborasi antarlembaga, dukungan kebijakan yang kuat, serta peran aktif masyarakat, Pemkab Rokan Hilir optimistis mampu menekan angka penyebaran malaria dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, bersih, dan aman.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kadiskominfotik Rokan Hilir, Mursal, SH, serta seluruh pimpinan OPD terkait.