OPINI: Suweida dan Manuver Israel Menggoyang Kedaulatan Suriah

JAGOK.CO - TIMUR TENGAH — Kesepakatan terbaru yang memungkinkan kembalinya negara Suriah ke wilayah Suweida menandai momen krusial dalam meredakan konflik sektarian yang berkepanjangan di selatan Suriah. Tujuan utama dari perjanjian ini adalah mengakhiri ketegangan bersenjata antara komunitas suku dan kelompok milisi pimpinan tokoh Druze terkemuka, Syeikh Hikmat al-Hijri. Langkah ini sekaligus menjadi peluang penting untuk meredam eskalasi antara negara Suriah dan komunitas Druze pasca-bentrok yang menewaskan banyak korban.

Namun di balik itu, dinamika ini justru membuka ruang baru bagi Israel untuk memperluas pengaruh strategisnya di wilayah selatan Suriah. Setidaknya, ada dua agenda utama yang coba dicapai Tel Aviv melalui konflik Suweida:

Pertama, memperlemah kehadiran negara Suriah secara struktural guna mendorong terbentuknya entitas lokal otonom di Suweida yang lebih mudah dipengaruhi kekuatan eksternal.

Kedua, menjadikan kawasan selatan Suriah sebagai zona demiliterisasi, membatasi keberadaan militer nasional untuk kemudian mengubahnya menjadi wilayah penyangga yang steril dari kontrol Damaskus.

Namun, dua strategi tersebut hanyalah permukaan dari agenda yang lebih luas. Target jangka panjang Israel adalah menempatkan wilayah selatan Suriah di bawah pengaruh keamanan Israel secara de facto, melalui mekanisme kontrol tidak langsung atas aktor lokal.

Di sisi lain, visi besar Israel terhadap masa depan Suriah adalah menjadikannya negara yang tercerai-berai secara sektarian—lemah, tidak stabil, dan dikuasai otoritas pusat yang tidak mampu mengontrol seluruh wilayahnya secara utuh.

Fakta bahwa intervensi Israel memperbesar jarak antara komunitas Druze dan pemerintah Suriah—serta adanya dukungan terbuka dari Amerika Serikat terhadap kesepakatan damai ini—menunjukkan kompleksitas krisis di Suweida. Ini mencerminkan penolakan terhadap model negara terpusat, serta menunjukkan campur tangan kekuatan asing dalam urusan dalam negeri Suriah.

Dengan demikian, krisis Suweida kini menjadi medan benturan antara proyek-proyek kekuatan regional, seperti AS dan Israel, yang secara aktif membentuk arah baru politik dan keamanan di Suriah pasca-rezim Bashar al-Assad.

Keberhasilan kesepakatan damai Suweida sangat bergantung pada tiga elemen utama.

Pertama, efektivitasnya dalam meredakan ketegangan sektarian yang telah lama membayangi relasi antara komunitas Druze dan negara Suriah.

Kedua, strategi regional Israel di wilayah Suriah selatan, yang secara aktif mendorong pembatasan militer Suriah dan mempersempit fungsi negara hanya sebagai pelayan administratif dan penegak hukum sipil.

Ketiga, peran kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengendalikan manuver Israel agar tetap selaras dengan visi Washington terhadap stabilitas regional dan keutuhan negara Suriah sebagai satu entitas politik.

Meskipun kesepakatan ini dibangun di atas pondasi rapuh dan berisiko gagal menciptakan stabilitas jangka panjang, ia menunjukkan tiga indikator penting.

Pertama, krisis Suweida telah mendorong hubungan antara Israel dan pemerintahan baru di Damaskus memasuki fase baru. Ini merupakan benturan geopolitik pertama secara langsung antara keduanya, dan membuktikan bahwa konflik yang terjadi bukan sekadar ketegangan domestik antara komunitas suku dan otoritas Suriah, atau antara Druze pimpinan al-Hijri dengan negara. Namun, mencerminkan perang pengaruh antara dua kekuatan besar melalui proksi lokal.

Kedua, diterimanya kembali kehadiran negara Suriah oleh Israel sebagai solusi sementara atas kekacauan Suweida menunjukkan bahwa cita-cita Israel untuk sepenuhnya menyingkirkan negara dari kawasan itu bersifat utopis. Justru, absennya peran negara memunculkan risiko keamanan yang jauh lebih besar dibanding bahaya yang dituduhkan terhadap keberadaan negara di tengah komunitas Druze.

Bentrokan mematikan antara suku-suku dan kelompok bersenjata pimpinan al-Hijri menunjukkan mahalnya ongkos politik dan sosial akibat hilangnya kontrol negara di wilayah tersebut. Presiden Suriah, Ahmad al-Sharaa, mampu menjadikan kondisi ini sebagai alat diplomatik untuk menunjukkan kepada Israel konsekuensi dari upaya melemahkan negara.

Namun demikian, menguatnya peran suku dan aktor lokal juga dapat memperumit dinamika, memberikan ruang bagi infiltrasi dan eksploitasi asing terhadap konflik internal Suriah.

Ketiga, Israel kini mengokohkan dirinya sebagai aktor utama yang menentukan seberapa besar dan sejauh mana negara Suriah boleh hadir di wilayah Suweida dan sekitarnya. Peningkatan peran Israel ini bukan hanya memperbesar pengaruhnya di selatan Suriah, tetapi juga memunculkan risiko jangka panjang terhadap integritas teritorial Suriah secara keseluruhan.

Dukungan Israel terhadap kelompok bersenjata Druze yang dipimpin oleh Hikmat al-Hijri tidak hanya melemahkan posisi Damaskus, tetapi juga menegaskan bahwa Israel kini ikut mengatur relasi antara komunitas minoritas dan pusat kekuasaan negara.

Keterlibatan Israel dalam urusan Suweida menunjukkan betapa kompleksnya struktur kekuasaan dan konflik di wilayah selatan Suriah, sekaligus menggambarkan tantangan besar yang dihadapi pemerintah baru Suriah dalam menjaga kesatuan nasional dan memperkuat kontrol atas seluruh wilayahnya.

Sebab kenyataannya, Suriah masih berada dalam kondisi rapuh yang setiap saat dapat diguncang oleh kalkulasi geopolitik regional maupun intervensi kekuatan asing.

Ketegangan yang terus berlanjut antara komunitas Druze dan negara juga memperkuat tekanan terhadap upaya rekonsiliasi nasional, sekaligus menjadi batu sandungan dalam menyelaraskan kepentingan antara Israel, AS, Turki, dan aktor regional lain di medan politik Suriah.

Namun demikian, satu pelajaran penting dari krisis Suweida adalah bahwa masa depan ketahanan Suriah hanya dapat dicapai melalui rekonstruksi kebangsaan yang inklusif. Yakni membangun kembali jaringan kepercayaan antara negara dan seluruh komunitasnya, sembari menolak politik sektarian yang memecah belah rakyat.

Dalam konteks Suweida, apabila kesepakatan ini mampu dipertahankan dalam jangka panjang, maka ia berpotensi menjadi landasan kuat bagi stabilitas politik lokal dan nasional. Kesepahaman antara negara dan masyarakat lokal dapat membuka jalan menuju penguatan kembali peran negara secara sah dan berkelanjutan.

Langkah ini juga menjadi satu-satunya cara efektif untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan Israel dalam memanfaatkan komunitas Druze sebagai instrumen destabilisasi di selatan Suriah.

Sebab, hanya dengan menstabilkan relasi domestik dan merestorasi legitimasi nasional, Suriah dapat meredam gangguan dari luar dan membangun fondasi kokoh untuk masa depan yang berdaulat.

Masa depan Suriah bergantung pada kemampuannya memulihkan kepercayaan sosial dan politik dari dalam—seraya menjaga kewaspadaan terhadap aktor luar yang terus mencoba mengintervensi masa depan bangsa.

Mahmoud Alloush adalah penulis dan peneliti spesialis isu Turki. Tulisan ini diterjemahkan dari artikel berjudul “al-Suwaidāa wa Taḥadī Isrāīl al-Sharīḥ li Sūriyyā” yang tayang di Aljazeera.net.