Menteri Israel Akui Gagal di Gaza, Seruan Damai Menguat

JAGOK.CO – GAZA – Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali meningkat setelah sejumlah menteri kabinet Israel secara terbuka mengakui bahwa operasi militer Israel di Jalur Gaza telah mengalami jalan buntu dan gagal total dalam mencapai tujuan strategis yang selama ini diklaim oleh pemerintah koalisi.

Di tengah meningkatnya jumlah korban jiwa dan tekanan internasional, seruan untuk segera mengakhiri perang Gaza pun kini semakin nyaring terdengar, bahkan dari dalam tubuh pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri. Desakan itu kian menguat setelah tujuh tentara Israel tewas dalam serangan penyergapan mematikan oleh Brigade Al-Qassam di wilayah Khan Younis.

Saluran berita Israel, Channel 12, pada Rabu (25/6) malam melaporkan bahwa tiga menteri dalam kabinet menyatakan bahwa perang di Gaza kini tak lebih dari sekadar “konsep teoritis” yang gagal menunjukkan hasil konkret di lapangan.

Para menteri tersebut menyarankan agar Israel segera mempertimbangkan pendekatan alternatif—baik melalui strategi militer yang lebih terukur maupun melalui jalur diplomasi dan politik luar negeri—untuk menyudahi konflik yang telah menelan korban besar di kedua belah pihak.

Serangan Al-Qassam Memicu Desakan Perdamaian

Serangan mendadak oleh pejuang Hamas di Khan Younis, yang menewaskan tujuh tentara Israel termasuk seorang perwira senior, menjadi titik balik penting yang memicu gelombang seruan untuk mengakhiri konflik bersenjata.

Insiden ini dianggap sebagai salah satu pukulan militer paling signifikan yang diterima Israel sejak awal tahun 2025.

Sejumlah pejabat dari partai Likud dan unsur dalam koalisi pemerintahan menyuarakan keprihatinan bahwa masyarakat Israel telah semakin jenuh dan kelelahan dengan perang berkepanjangan di Gaza yang tak kunjung menghasilkan solusi.

Mereka secara terbuka menentang ambisi keras dari menteri-menteri ultra-kanan seperti Itamar Ben-Gvir dan Bezalel Smotrich, yang dinilai hanya memperpanjang penderitaan rakyat tanpa arah yang jelas.

Seorang pejabat senior dari Partai Likud bahkan menyebutkan bahwa bila terdapat kesepakatan damai yang realistis menyangkut status Gaza pascaperang, maka Netanyahu kemungkinan akan bersedia menyetujuinya.

Ketua Komite Keuangan Knesset, Moshe Gafni, dari partai United Torah Judaism, juga mempertanyakan kelanjutan perang yang menimbulkan korban dari kalangan militer Israel setiap harinya.

“Untuk apa kita terus bertempur di Gaza jika hanya untuk menyaksikan para tentara gugur satu per satu?” ujar Gafni penuh kekecewaan.

Nada serupa juga datang dari Forum Keluarga Sandera Israel, yang menyebut bahwa tujuan perang ini telah kabur, sementara para sandera masih belum dipulangkan dan tentara terus gugur tanpa kepastian.

“Sudah saatnya menunjukkan keberanian. Akhiri perang. Pulangkan para sandera. Rakyat butuh kepastian, bukan ambisi politik,” demikian bunyi pernyataan tegas dari forum tersebut.

AS dan NATO Dorong Kesepakatan Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dalam konferensi pers bersama Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte di Den Haag, menyatakan bahwa ada “kemajuan besar” dalam proses menuju kesepakatan damai Gaza.

Trump mengklaim bahwa utusannya untuk kawasan Timur Tengah, Steven Witkoff, telah menyampaikan laporan positif mengenai kemungkinan dicapainya kesepakatan, yang dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran.

Dikabarkan, Netanyahu bersikap terbuka terhadap skema gencatan senjata bertahap yang diajukan Witkoff. Proposal itu mencakup penanganan isu tawanan Israel, pengurangan agresi militer secara progresif, serta pembukaan jalur diplomasi menuju normalisasi.

Sikap Hamas: Damai Tapi Tegas

Di sisi lain, Hamas menyatakan bahwa kebuntuan negosiasi bukan karena pihaknya, tetapi karena Netanyahu dan pemerintahannya yang mereka sebut “fasis” dan menolak mengakomodasi tuntutan rakyat Palestina.

Juru bicara Hamas, Taher al-Nounou, mengatakan bahwa mereka menyambut baik semua inisiatif internasional yang menjamin gencatan senjata permanen dan penarikan penuh militer Israel dari Gaza.

Namun, mereka mengecam Netanyahu yang disebut menggunakan negosiasi sebagai alat untuk memperpanjang kekuasaannya.

Hamas menyatakan bahwa kesepakatan damai yang bisa mereka terima harus memuat empat syarat utama:

1. Penghentian total agresi Israel,

2. Penarikan penuh pasukan Israel dari seluruh wilayah Gaza,

3. Pemulihan dan rekonstruksi Gaza,

4. Pertukaran tahanan dan pencabutan blokade Israel.

“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan nyata. Jika dunia ingin perdamaian, maka penuhi keempat poin ini,” ujar Al-Nounou.

Meski Hamas menunjukkan keterbukaan, proses negosiasi tetap berjalan di tempat karena Netanyahu bersikeras bahwa kesepakatan damai harus mencakup pelucutan total senjata Hamas serta pelarangan aktivitas politik Hamas di Gaza setelah perang.

Tekanan Politik Dalam Negeri Meningkat

Tekanan terhadap Netanyahu tak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam negeri. Keluarga para sandera, tokoh oposisi, hingga sebagian anggota koalisi menuduhnya dengan keras sebagai pihak yang menghalangi kesepakatan damai demi kelangsungan kekuasaan politik pribadi.

Survei opini terbaru yang dirilis media Israel menunjukkan bahwa mayoritas rakyat, termasuk pendukung Partai Likud, menginginkan penghentian segera perang di Gaza.

Sejak dimulainya agresi militer Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023, lebih dari 188.000 warga Palestina menjadi korban, baik tewas maupun luka-luka, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan.

Lebih dari 11.000 orang dilaporkan hilang, dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi dalam situasi yang digambarkan oleh pengamat internasional sebagai bencana kemanusiaan akibat blokade dan kelaparan massal.

Serangan Israel yang terus berlanjut terhadap penduduk sipil, rumah sakit, dan infrastruktur vital di Gaza telah memicu tuduhan serius di forum internasional mengenai pelanggaran hukum humaniter internasional dan kejahatan perang.