Siak Siaga Karhutla, Posko Dibentuk di Seluruh Kecamatan

JAGOK.CO – SIAK – Menghadapi potensi kemarau panjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Siak resmi menginstruksikan seluruh pemerintah kampung/kelurahan dan kecamatan untuk segera membuka Posko Siaga Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan).

Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait peningkatan risiko Karhutla pada periode Juni hingga September 2025. Pemkab Siak menekankan pentingnya upaya preventif dalam mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

Posko Siaga Karhutla dibentuk untuk mengoptimalkan langkah-langkah pencegahan dini, deteksi cepat, serta penanggulangan darurat Karhutla. Selain menjadi pusat koordinasi operasional, posko ini juga akan berfungsi sebagai pusat informasi, layanan tanggap darurat, serta edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan Karhutla.

Dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Karhutla Kabupaten Siak yang digelar di Balai Datuk 4 Suku, Komplek Perumahan Abdi Praja Kota Siak, Rabu (23/7/2025), Wakil Bupati Siak, H. Syamsurizal, mengungkapkan bahwa sejak 1 Januari hingga 22 Juli 2025, telah terpantau 82 titik hotspot dan 38 titik firespot di wilayah Siak.

“Total luas lahan yang terbakar mencapai 87,8 hektar, yang Alhamdulillah sudah berhasil kita padamkan. Namun secara keseluruhan, ini menempatkan Kabupaten Siak di posisi keempat tertinggi luas lahan terbakar di Provinsi Riau,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa status Siaga Darurat Bencana Karhutla di Kabupaten Siak telah ditetapkan sejak 16 April 2025. Namun, dengan semakin keringnya cuaca, Pemkab terpaksa mengambil langkah-langkah konkret untuk mencegah kebakaran semakin meluas.

“Kami butuh sinergi dari semua pihak—Pemkab, TNI, Polri, MPA, hingga pihak swasta. Terutama dalam hal patroli bersama di daerah rawan Karhutla, serta sosialisasi langsung kepada warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar,” jelas Syamsurizal.

Aktivitas Posko Karhutla, lanjut Wabup, akan melibatkan unsur BPBD, Dinas Kesehatan, TNI, Polri, perusahaan, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan desa. Pemkab berkomitmen untuk segera merealisasikan pembentukan posko tersebut di seluruh wilayah kecamatan rawan Karhutla.

Wabup Siak juga menegaskan kewajiban perusahaan yang beroperasi di atas lahan gambut untuk menjaga Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) minimal 40 cm dari permukaan tanah. Ia mengingatkan, perusahaan harus bertanggung jawab penuh atas wilayah operasional masing-masing.

“Kami minta perusahaan memiliki peralatan pemadam lengkap dan armada siap pakai. Jika ada kejadian Karhutla, perusahaan harus turut memadamkan api, tidak boleh hanya mengandalkan BPBD. Kalau tidak ada peran aktif, akan kami laporkan ke pihak yang berwajib,” tegasnya.

Pemkab Siak juga mengimbau agar perusahaan turut mengawasi wilayah sekitar dalam radius 5–10 kilometer dari areal konsesi mereka. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan.

“Kalau ada kebakaran dalam radius 5–10 Km dari perusahaan, kami minta tolong bantu pemadaman, dan libatkan MPA setempat. Jangan biarkan masyarakat sekitar berjuang sendiri,” ujarnya.

Langkah ini selaras dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional Karhutla tingkat Menteri pada Maret 2025, yang memaparkan analisis BMKG terkait peningkatan risiko Karhutla selama musim kemarau di sejumlah daerah, termasuk Riau.

Dengan sinergi dan kesiapsiagaan bersama, Pemerintah Kabupaten Siak berharap dapat menekan jumlah kejadian Karhutla, melindungi ekosistem gambut, serta menjaga kualitas udara dan keselamatan warga selama puncak musim kemarau 2025.