Bupati Siak Siap Kolaborasi Atasi Karhutla Riau

JAGOK.CO — PEKANBARU — Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Riau. Rakor ini digelar sebagai respons atas peningkatan luas area terdampak kebakaran hutan di wilayah Rokan Hulu dan Rokan Hilir, yang dalam beberapa pekan terakhir mengalami lonjakan signifikan titik panas (hotspot).

Dalam arahannya, Menteri LHK Raja Juli Antoni menekankan bahwa kondisi karhutla di sejumlah kabupaten di Riau telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan terpadu dan berkelanjutan.

"Hari ini kita dihadapkan pada tantangan serius. Beberapa titik di Riau menunjukkan peningkatan hotspot dan sebaran asap. Saya sendiri tadi pagi langsung turun ke lapangan untuk meninjau kondisi faktual," ujar Raja Juli, saat memberi sambutan di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Pekanbaru, Rabu (23/7/2025) sore.

Rapat Koordinasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau, serta pemerintah kabupaten/kota dan seluruh stakeholder terkait, dalam menanggulangi bencana tahunan karhutla yang berisiko lintas negara.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Hanif Faisol, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa asap lintas batas dari karhutla Riau telah memicu nota protes diplomatik dari dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura.

"Situasi ini menjadi perhatian besar karena hari ini sudah dua negara menyampaikan nota keberatan secara resmi. Ini menunjukkan betapa strategisnya posisi Riau dalam konteks mitigasi bencana lingkungan regional," ujar Hanif.

Ia menambahkan, meskipun berbagai langkah pemadaman telah dilakukan—termasuk penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) oleh BMKG dan operasi darurat dari BNPB—jumlah titik api tetap mengalami peningkatan.

"Dari peta kawasan hutan, teridentifikasi bahwa karhutla di Rokan Hilir berada di kawasan hutan gambut. Sehari sebelumnya saya meninjau langsung lokasi di Rokan Hulu yang berada di lahan mineral berbukit," paparnya.

Hanif menjelaskan, karakteristik ekosistem gambut dan mineral sangat berbeda, sehingga memerlukan pendekatan strategi pemadaman yang juga berbeda. Di Rokan Hilir, kedalaman gambut mencapai 3–5 meter, menjadikan pemadaman lebih kompleks.

"Water bombing efektif di udara, tetapi untuk darat kita memerlukan pagar betis, pompa air, serta peralatan seperti mesin dan selang yang masih minim di lapangan," jelasnya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menekankan pentingnya penguatan armada darat dan peningkatan peran Masyarakat Peduli Api (MPA) di wilayah terdampak. Ia juga menyerukan partisipasi aktif dari pihak swasta, khususnya pemegang izin konsesi di sekitar area kebakaran.

Sementara itu, Gubernur Riau Abdul Wahid menyatakan bahwa pencegahan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Ia menekankan pentingnya pengawasan hingga tingkat RT, serta penguatan edukasi kepada masyarakat.

"Siapa pun yang beraktivitas di kebun harus diawasi. Edukasi publik perlu terus digalakkan, terutama untuk mencegah kebiasaan membakar lahan dan membuang puntung rokok sembarangan," tegasnya.

Dalam rakor tersebut, Bupati Siak Afni menyampaikan komitmen Kabupaten Siak dalam mengantisipasi dan menangani karhutla melalui pendekatan kolaboratif lintas pihak.

"Kami di Siak siap untuk bersinergi dengan semua pihak—pemerintah, TNI/Polri, masyarakat, hingga perusahaan—dalam upaya pencegahan dan pengendalian karhutla. Pencegahan harus menjadi prioritas utama agar api tidak menyebar dan berdampak luas," kata Bupati Afni.

Ia juga menyampaikan usulan strategis untuk membangun waduk penampungan air permanen sebagai sumber air dalam operasi pemadaman, terutama di wilayah rawan karhutla.

"Kami mengusulkan pembangunan waduk sebagai sumber air terdekat. Ini penting agar tim di lapangan tidak kesulitan saat melakukan pemadaman," pungkasnya.