Pemkab Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025, Bahas 3 Juta Rumah & Keamanan Data

Pemkab Kampar ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 bahas stabilitas harga, program 3 juta rumah, sertifikasi halal, dan antisipasi kebocoran data.

Pemkab Kampar Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025, Bahas 3 Juta Rumah & Keamanan Data
Sekda Kampar Hambali, S.E., M.H., mewakili Bupati Kampar saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2025 secara virtual dari Media Center Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (11/8/2025).

JAGOK.CO – BANGKINANG KOTA – Bupati Kampar Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Hambali, S.E., M.H., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar di Ruang Rapat Media Center Asisten II Kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (11/8/2025).

Rakor ini terhubung secara virtual dengan pusat kegiatan di Ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta, yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.. Tidak hanya membahas strategi pengendalian inflasi, forum ini juga mengupas percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, evaluasi Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, Sosialisasi Surat Edaran Bersama (SEB) terkait pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di pemerintah daerah, serta fasilitasi Sertifikasi Halal 2025.

Inflasi Nasional 2,37% Year on Year

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian memaparkan bahwa inflasi nasional tahun ke tahun (year on year) per Juli 2025 berada di angka 2,37%, sedangkan inflasi bulanan month to month tercatat 0,30%. Menurutnya, pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur untuk menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan daya beli masyarakat, dan memantau pertumbuhan ekonomi daerah serta realisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Terkait isu keamanan data, Tito menekankan agar setiap pemerintah daerah menindaklanjuti edaran Kemendagri dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan membentuk Tim Tanggap Insiden Siber guna mencegah kebocoran data publik.

Program 3 Juta Rumah & Sertifikasi Halal

Mendagri juga menyoroti Program 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintah pusat. Berdasarkan rekapitulasi 2025, jumlah rumah yang telah memperoleh persetujuan pembangunan gedung mencapai 342.441 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Di sektor ekonomi halal, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Dr. M. Aqil Irham memaparkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di pasar halal global. Nilai pasar makanan dan minuman halal dunia mencapai US$ 149,8 miliar, dan Indonesia menempati posisi kelima sebagai eksportir makanan halal ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan nilai ekspor US$ 13,38 juta.

Antisipasi Kebocoran Data di Era Digitalisasi

Wakil Kepala BSSN Komjen Pol. A. Rachmad Wibowo, S.I.K. mengungkapkan pentingnya pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber di setiap daerah. Saat ini, terdapat 7.347 aplikasi layanan publik yang berpotensi menjadi target serangan siber.

Sepanjang 2024, terdata 241 dugaan kebocoran data di sektor administrasi daerah. Karena itu, setiap Kepala Dinas Kominfo diminta segera melakukan pendataan aplikasi layanan publik dan memperkuat sistem keamanan digital.

Komitmen Pemkab Kampar

Menanggapi arahan tersebut, Sekda Kampar Hambali menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap menindaklanjuti semua program prioritas pemerintah pusat. “Kami akan menjalankan langkah strategis dalam pengendalian inflasi daerah, penguatan keamanan siber, serta memastikan kesempurnaan sertifikasi produk halal di wilayah Kabupaten Kampar,” ujarnya.

Dengan komitmen tersebut, diharapkan Kabupaten Kampar dapat berkontribusi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kepercayaan publik di tengah era digital yang penuh tantangan.