Inhu Perkuat Fiskal Daerah di Workshop Kemenkeu

INHU, JAGOK.CO – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Workshop Penguatan Pengelolaan Fiskal dan Ekonomi Daerah Angkatan V Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara virtual, Selasa (12/5/2026).

Kegiatan strategis nasional ini menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi tantangan ekonomi dan pembangunan yang semakin dinamis.

Mewakili Bupati Inhu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, Zulfahmi Adrian, mengikuti workshop tersebut dari Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Inhu. Turut mendampingi Kepala BPKAD Inhu Ria Herlina beserta jajaran, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Inhu dalam membangun sistem pengelolaan fiskal daerah yang efektif, efisien, adaptif, dan berkelanjutan.

Workshop yang digelar oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI itu menjadi ruang strategis untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah terhadap kebijakan fiskal nasional serta sinkronisasi arah pembangunan pusat dan daerah.

Dalam forum tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi penting dan aktual terkait penguatan ekonomi daerah dan tata kelola fiskal yang sehat. Pembahasan mencakup peningkatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan tepat sasaran, sinkronisasi perencanaan pembangunan dengan penganggaran APBD, hingga strategi meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tidak hanya itu, workshop juga menyoroti pentingnya penerapan manajemen risiko serta penguatan sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut dinilai sangat penting guna memastikan setiap program pembangunan berjalan secara terukur, transparan, dan memiliki dampak nyata terhadap masyarakat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan turut mendorong pemerintah daerah agar menjadikan belanja daerah sebagai instrumen strategis dalam menggerakkan roda perekonomian. APBD diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi keuangan, tetapi juga menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain memperkuat kapasitas fiskal, kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Inhu dalam workshop ini mencerminkan keseriusan daerah dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pengelolaan fiskal yang semakin baik, diharapkan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hulu dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Komitmen memperkuat kebijakan fiskal daerah yang adaptif juga menjadi bagian dari langkah strategis Pemkab Inhu dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun dinamika pembangunan daerah ke depan. Pemerintah daerah berharap kualitas pengelolaan APBD yang semakin baik dapat menjadi fondasi kuat bagi terciptanya pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Indragiri Hulu.