Honorer Meranti Audiensi DPRD, Pertanyakan Nasib Usai Gagal PPPK

MERANTI – JAGOK.CO – Puluhan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorer Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Selasa (1/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB di ruang rapat DPRD Jalan Dorak, Selatpanjang Timur.

Audiensi ini digelar sebagai bentuk kegelisahan para honorer yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaian. Mereka mempertanyakan nasib masa depan mereka karena tidak tercatat dalam database nasional dan gagal lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik tahap I maupun II, bahkan untuk kategori paruh waktu.

DPRD Meranti Sambut Aspirasi Honorer

Kedatangan para tenaga honorer ini disambut langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, H. Hatta, bersama jajaran anggota Komisi I yang memang membidangi urusan aparatur dan kepegawaian. Kehadiran mereka menunjukkan keseriusan DPRD dalam mendengar dan menindaklanjuti persoalan klasik tenaga honorer yang hingga kini belum terselesaikan di berbagai daerah.

Dalam kesempatan itu turut hadir Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti, Bakharuddin, M.Pd., Ketua Komisi I DPRD Meranti, serta puluhan tenaga honorer yang datang menyampaikan aspirasi.

BKPSDM: Ada Harapan, Meski Tipis

Bakharuddin, selaku Kepala BKPSDM Meranti, menyampaikan bahwa pihaknya siap menjembatani aspirasi tenaga honorer dengan Pemerintah Kabupaten hingga ke pusat.

“Mudah-mudahan masih ada celah, sedikit harapan dari Pemkab Meranti untuk mengusulkan kembali ke pemerintah pusat. Saya berharap adik-adik honorer tetap semangat menjalankan tugas di OPD masing-masing. Jangan putus asa, terus berdoa agar jalan terbuka,” ujar Bakharuddin memberi semangat.

Komisi I DPRD: Akan Surati Menpan-RB dan BKN

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Meranti, H. Hatta, menegaskan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi para honorer tersebut dengan mengirimkan surat resmi ke Kementerian PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN) pusat.

“InsyaAllah dalam waktu dekat Komisi I akan menyurati pemerintah pusat untuk menyampaikan aspirasi tenaga honorer Meranti. Meski waktunya sudah sangat mepet, kami tetap berusaha semaksimal mungkin agar ada titik terang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita sudah bisa mendapat jawaban resmi,” kata Hatta.

Hatta menambahkan, pihak DPRD juga akan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Meranti agar langkah perjuangan honorer tidak terputus di tengah jalan.

Harapan Baru untuk Honorer

Pertemuan ini membuka ruang dialog sekaligus memberi harapan bagi puluhan tenaga honorer Kepulauan Meranti yang selama ini tidak masuk kategori penerimaan PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu. Melalui dukungan DPRD dan BKPSDM, mereka berharap ada kejelasan status dan kedudukan kepegawaian ke depan, serta solusi konkret jika wacana outsourcing menjadi salah satu opsi yang diprioritaskan pemerintah.

Meski masih dibayangi ketidakpastian, suara dan aspirasi para tenaga honorer Meranti kini telah sampai ke meja DPRD dan siap diperjuangkan hingga tingkat pusat.

Reporter: Defriyanto
Editor: Thab411