KNPI Dumai Dorong BUP Lokal Kelola Jasa Tunda Kapal

PEKANBARU, JAGOK.CO — Rabu, 12 Agustus 2026. Aktivitas jasa tunda dan pandu kapal laut di perairan Kota Dumai kini menjadi perhatian masyarakat. Di tengah besarnya potensi sektor kepelabuhanan dan aktivitas perdagangan melalui jalur laut, muncul harapan agar pengelolaan jasa kepelabuhanan, khususnya jasa tunda dan pandu kapal, dapat semakin memberikan manfaat langsung bagi daerah dan masyarakat Kota Dumai.

Sejalan dengan harapan tersebut, DPD KNPI Kota Dumai menyatakan dukungan terhadap aspirasi masyarakat agar aktivitas jasa tunda dan pandu kapal laut di seluruh wilayah perairan Kota Dumai dapat lebih banyak dikelola oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik anak daerah.

Ketua Harian DPD KNPI Kota Dumai, Andi Qadri, menyampaikan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu alasan utama pihaknya memberikan dukungan terhadap gagasan tersebut. Menurutnya, potensi ekonomi yang berasal dari aktivitas kepelabuhanan di Dumai harus mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

“Dalam kondisi efisiensi yang dilakukan Pemerintahan Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia, kepala daerah di seluruh Indonesia dituntut untuk mencari sumber-sumber pendapatan lain yang tidak semata-mata bergantung kepada APBN untuk menopang pembangunan daerah. Karena itu, langkah pengelolaan aktivitas jasa tunda dan pandu kapal laut di Kota Dumai agar dapat dikelola oleh BUP lokal daerah menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi daerah,” jelas Andi.

Menurut Andi, Kota Dumai memiliki posisi strategis sebagai salah satu kawasan penting dalam aktivitas perdagangan, industri, hilirisasi, serta lalu lintas pelayaran di Provinsi Riau. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal besar bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal untuk mengoptimalkan potensi ekonomi sektor kepelabuhanan.

Andi juga menambahkan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari lapangan, saat ini terdapat sejumlah BUP yang telah menjalankan aktivitas atau existing di perairan Kota Dumai.

“Berdasarkan informasi yang ada di lapangan, dari lima BUP yang hari ini telah melaksanakan existing di perairan Kota Dumai, yaitu:

1. PT Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD);
2. PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo);
3. PT Krakatau Bandar Samudra (KBS);
4. PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PTB);
5. PT Bahari Pelabuhan Indonesia (BPI).

Hanya PT Pelabuhan Dumai Berseri, BUP anak daerah yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang melakukan aktivitas jasa tunda kapal laut di perairan Dumai. Artinya, empat BUP lainnya bukan merupakan BUP milik anak daerah,” ungkap Andi.

Pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan besarnya ruang yang masih terbuka bagi pelaku usaha lokal untuk mengambil bagian dalam pengelolaan potensi kepelabuhanan di Kota Dumai. Bagi KNPI, keterlibatan BUP lokal bukan semata-mata persoalan siapa yang mengelola jasa kepelabuhanan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana nilai ekonomi dari aktivitas tersebut dapat berputar dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat daerah.

Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, saat ini telah hadir pula BUP PT Samudera Terminal Logistics (STL) yang disebut sebagai BUP anak daerah asli Kota Dumai. Perusahaan tersebut diprakarsai oleh putra daerah Kota Dumai dan diharapkan mampu tumbuh serta bersaing sebagai Badan Usaha Pelabuhan yang tidak hanya berkiprah di sektor kepelabuhanan lokal, tetapi juga mampu berkembang hingga kancah nasional.

Mengetahui perkembangan tersebut, Andi menilai keberadaan BUP lokal harus menjadi momentum untuk membangun sinergi antara dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat.

“PT STL kita harap mampu bersama dengan BUMD dan Pemerintah Kota Dumai untuk membentuk gagasan dan konsep yang baik terhadap pengelolaan seluruh aktivitas jasa perairan laut yang ada di Kota Dumai,” ujarnya.

Menurut dia, kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting agar potensi ekonomi maritim Dumai tidak hanya menjadi lalu lintas bisnis bagi perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, tetapi juga dapat memberikan efek berganda terhadap masyarakat lokal.

Informasi yang diperoleh saat ini menyebutkan, masing-masing BUP milik anak daerah Dumai telah memperoleh dukungan kerja sama pada sejumlah terminal khusus. Di antaranya Terminal Khusus (Tersus) Sinarmas Group dengan BUP PT Pelabuhan Dumai Berseri (BUMD) serta Terminal Khusus Apical Group Dumai dengan BUP PT Samudera Terminal Logistics (STL).

Kerja sama tersebut dinilai menjadi langkah awal yang positif dalam memperkuat keberadaan BUP lokal sekaligus membuka ruang yang lebih luas bagi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pelaku ekonomi lokal.

Andi menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan terminal khusus yang bergerak dalam sektor hilirisasi kelapa sawit dan telah menggandeng BUP lokal Dumai.

“Hal ini tentunya menjadi apresiasi bagi kita semua kepada Tersus hilirisasi kelapa sawit yang beroperasi di Dumai karena telah menggandeng BUP milik lokal daerah Dumai untuk peningkatan potensi SDM lokal daerah Dumai. Kami berharap ke depan akan disusul oleh Tersus lainnya di sepanjang pesisir pantai Dumai dengan mengutamakan potensi yang dimiliki oleh anak daerah Dumai sebagai BUP,” tegas Andi.

Dorongan tersebut menjadi semakin relevan mengingat Dumai merupakan salah satu kawasan strategis yang memiliki aktivitas pelabuhan, industri, perdagangan, serta distribusi komoditas dalam skala besar. Dengan karakter geografis dan posisi ekonominya, perairan Dumai memiliki potensi yang tidak kecil untuk dikembangkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.

Namun, bagi KNPI, optimalisasi potensi tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Dengan demikian, masyarakat Dumai tidak hanya menjadi penonton dari geliat industri dan kepelabuhanan yang berlangsung di daerahnya sendiri, tetapi juga menjadi bagian aktif dari rantai ekonomi tersebut.

Andi juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kota Dumai yang dinilai telah memberikan ruang dan kesempatan kepada putra daerah Kota Dumai untuk memiliki BUP sendiri.

“DPD KNPI Kota Dumai tentu juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kota Dumai yang telah memberikan kesempatan kepada putra daerah Kota Dumai untuk dapat memiliki BUP sendiri. Kita sama-sama tahu bahwa hal itu tidaklah mudah. Namun dengan semangat dan potensi yang ada, hal tersebut dapat tercapai,” katanya.

Bagi Andi, lahirnya BUP yang diprakarsai anak daerah merupakan sebuah perkembangan penting dalam sejarah penguatan kapasitas pengusaha lokal di sektor kepelabuhanan. Keberadaan BUP lokal diharapkan tidak berhenti pada status administratif atau legalitas perusahaan, tetapi benar-benar berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kompetensi SDM, serta memperluas kontribusi ekonomi bagi daerah.

Dengan adanya Badan Usaha Pelabuhan milik anak tempatan Kota Dumai, Andi menyebut kondisi tersebut sebagai kekuatan baru bagi generasi muda dan masyarakat Dumai.

“Ini tentu menjadi kekuatan baru bagi anak Dumai, dan menegaskan kalau anak Dumai mampu serta memiliki SDM yang baik. Dengan segala visi dan misi serta kemampuan yang ada, semoga bisa menerima harapan masyarakat Kota Dumai untuk menjadi wadah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai,” pungkas Andi.

Menurutnya, keberadaan perusahaan yang berkantor pusat di Kota Dumai dan memiliki kepemilikan yang berasal dari putra daerah juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi lokal. Sebab, semakin banyak aktivitas ekonomi yang terhubung dengan perusahaan lokal, semakin besar pula peluang terjadinya perputaran ekonomi di daerah.

DPD KNPI Kota Dumai berharap BUP yang diprakarsai anak daerah dapat menjadi kekuatan baru untuk bersaing secara sehat dalam sektor kepelabuhanan. Persaingan tersebut, kata Andi, harus tetap dibangun di atas profesionalisme, kepatuhan terhadap regulasi, kualitas pelayanan, keselamatan pelayaran, serta kemampuan perusahaan memenuhi standar industri kepelabuhanan.

Di sisi lain, perhatian masyarakat terhadap perusahaan yang tidak berkantor pusat di Kota Dumai juga perlu ditempatkan dalam konteks yang lebih konstruktif. Bagi masyarakat, persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai asal perusahaan, melainkan bagaimana aktivitas usaha yang memanfaatkan potensi perairan Dumai dapat memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Harapan tersebut menjadi penting karena aktivitas jasa tunda dan pandu kapal laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelabuhan. Semakin tinggi aktivitas pelayaran dan bongkar muat, semakin besar pula kebutuhan terhadap jasa kepelabuhanan yang profesional, aman, efisien, dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, KNPI mendorong agar pembahasan mengenai pengelolaan jasa tunda dan pandu kapal laut tidak berhenti pada kepentingan bisnis semata. Lebih jauh, persoalan tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang mampu mempertemukan kepentingan pemerintah, perusahaan, tenaga kerja lokal, masyarakat pesisir, dan pelaku usaha daerah.

Dalam mengemas seluruh potensi tersebut, DPD KNPI Kota Dumai berharap Pemerintah Kota Dumai bersama seluruh BUP daerah yang ada saat ini mampu membangun kerja sama dan strategi bersama untuk memaksimalkan potensi kepelabuhanan sebagai kekuatan ekonomi daerah.

Bagi KNPI, Dumai memiliki modal besar untuk menjadi daerah yang tidak hanya dikenal sebagai kawasan industri dan pintu gerbang perdagangan melalui jalur laut, tetapi juga sebagai daerah yang mampu melahirkan dan membesarkan perusahaan kepelabuhanan milik anak daerah sendiri.

Pada akhirnya, pengelolaan potensi laut dan kepelabuhanan Dumai idealnya tidak hanya diukur dari besarnya aktivitas kapal yang masuk dan keluar, nilai investasi yang berputar, atau tingginya volume komoditas yang diperdagangkan. Ukuran keberhasilannya juga terletak pada sejauh mana denyut ekonomi tersebut mampu dirasakan masyarakat.

Sebab, laut Dumai bukan sekadar jalur pelayaran dan ruang ekonomi. Di balik aktivitas kapal, terminal khusus, jasa tunda, jasa pandu, industri dan perdagangan, terdapat harapan masyarakat agar kekayaan potensi daerah mampu menjadi sumber kesejahteraan bagi mereka yang hidup dan tumbuh di tanah Dumai.

Dengan semangat tersebut, DPD KNPI Kota Dumai mendorong Pemerintah Kota Dumai, BUMD, BUP lokal, pelaku industri, pemilik terminal khusus, serta seluruh pemangku kepentingan untuk duduk bersama membangun konsep pengelolaan jasa kepelabuhanan yang profesional, transparan, kompetitif, dan berpihak pada penguatan ekonomi lokal.

Jika potensi besar perairan Dumai dapat dikelola dengan tata kelola yang baik dan melibatkan kapasitas anak daerah, maka aktivitas kepelabuhanan bukan hanya menjadi urat nadi perdagangan, tetapi juga dapat menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Dumai.