Ketimpangan Pengeluaran Riau Maret 2025 Masih Rendah: BPS

JAGOK.CO - PEKANBARU — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau merilis data terbaru terkait tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Riau pada Maret 2025, yang tercatat sebesar 0,307. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Riau masih tergolong rendah menurut standar klasifikasi nasional.

Statistisi Ahli Madya BPS Riau, Meita Komalasari, menjelaskan bahwa indeks Gini Ratio Provinsi Riau tersebut naik tipis 0,001 poin dibandingkan periode September 2024 yang sebesar 0,306. Namun, angka tersebut tetap tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan Maret 2024.

“Meski terjadi sedikit peningkatan, secara umum ketimpangan pengeluaran masyarakat Riau masih berada pada kategori rendah, sehingga dapat dikatakan bahwa kesenjangan ekonomi belum menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan,” ungkap Meita dalam paparan resmi di Pekanbaru, Jumat (25/7/2025).

Jika dilihat berdasarkan wilayah, tingkat ketimpangan pengeluaran di kawasan perkotaan mengalami kenaikan. Tercatat, Gini Ratio di wilayah kota mencapai 0,345 pada Maret 2025, naik dari posisi September 2024 yang sebesar 0,333. Namun, angka ini masih sejalan dengan capaian Maret 2024 yang sama-sama berada di atas 0,340.

Sementara itu, situasi berbeda terjadi di wilayah perdesaan. Gini Ratio perdesaan Riau justru mengalami penurunan, dari 0,271 pada September 2024 menjadi 0,267 di Maret 2025. Angka ini konsisten dengan capaian Maret tahun sebelumnya, yang menunjukkan kecenderungan membaik di pedesaan.

“Secara umum, ketimpangan di wilayah perdesaan Provinsi Riau cenderung lebih rendah dan menunjukkan perbaikan yang signifikan. Namun, tren di wilayah perkotaan patut dicermati karena menunjukkan peningkatan ketimpangan dalam enam bulan terakhir,” papar Meita.

BPS Riau juga menyampaikan hasil pengukuran tingkat ketimpangan berdasarkan pendekatan World Bank, yakni dengan menghitung distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen penduduk terbawah. Hasilnya, pada Maret 2025 tercatat 22,32 persen, naik dari 22,25 persen pada September 2024 dan juga lebih tinggi dibandingkan 22,27 persen pada Maret 2024.

"Dengan capaian tersebut, Provinsi Riau tetap berada dalam kategori ketimpangan rendah, karena angka distribusi pengeluaran penduduk miskin masih berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan Bank Dunia sebesar 17 persen," jelasnya.

Secara lebih rinci, tingkat distribusi pengeluaran di wilayah perkotaan Riau tercatat sebesar 20,80 persen, sementara di perdesaan mencapai 23,84 persen. Keduanya masih dalam rentang kategori ketimpangan rendah, sesuai dengan klasifikasi internasional.

Dalam kesempatan itu, Meita juga menyoroti tren Gini Ratio Riau dari tahun 2020 hingga 2025. Pada awal pandemi, tercatat penurunan dari Maret ke September 2020, lalu naik pada tahun 2021. Tren fluktuatif ini terus berlanjut, dengan penurunan pada 2022, kembali naik di Maret 2023, turun lagi hingga September 2024, dan sedikit naik kembali di Maret 2025.

Jika dibandingkan secara nasional, Provinsi Riau termasuk dalam jajaran daerah dengan ketimpangan pengeluaran rendah di Indonesia. Sebagai pembanding, DKI Jakarta mencatat Gini Ratio tertinggi sebesar 0,441, disusul oleh DI Yogyakarta (0,426) dan Jawa Barat (0,416). Adapun Gini Ratio nasional Indonesia pada Maret 2025 berada di angka 0,375.

Sementara itu, provinsi dengan ketimpangan terendah di Indonesia adalah Kepulauan Bangka Belitung, yang mencatat Gini Ratio sebesar 0,222.

"Dengan hasil ini, BPS berharap Pemerintah Provinsi Riau dapat terus merumuskan kebijakan pembangunan inklusif yang mampu menjaga bahkan menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan yang mulai menunjukkan gejala meningkat," pungkas Meita.